KAPAN PARTAI MAMPU MEWAKILI ASPIRASI RAKYAT?

KAPAN PARTAI MAMPU MEWAKILI

ASPIRASI RAKYAT?

Oleh Casmudi, S.AP

          Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengalami pasang surut dalam membangun bangsa. Kegiatan berpolitik pun menjadi barometer dalam mengisi kemerdekaan demi mensejahterakan rakyat. Partai-partai pun bermunculan demi mendulang suara rakyat. Dengan dalih sebagai perpanjangan suara rakyat yang mampu melaksanakan aspirasinya. Rakyat berharap besar pada track record partai.

           Dalam kegiatan berpolitik, partai sejatinya harus mampu memberikan rasa aman dan damai bagi rakyat. Dengan partai pun, mampu menyetir keadaan bangsa. Karena partai yang mendulang suara terbanyak menunjukan tingkat kepercayaan rakyat. Rakyat memberikan kepercayaan yang besar terhadap partai. Partai yang amanah akan memberikan kepercayaan rakyat untuk memilihnya kembali. Sayangnya…partai-partai yang ada sejak masa reformasi bergulir yang notabene mengedepankan sistem demokrasi justru masih jauh panggang dari api. Satu per satu mengantri dalam barisan perangkap korupsi. Bahkan, banyak kader partai besar tersandung kasus-kasus besar, (baca: korupsi) dari Kasus Century, Kasus Hambalang, Pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia sampai Kasus impor daging sapi. Terbaru adalah kasus pipanisasi yang disinyalir akan menyeret kader dari partai besar. Yang paling memalukan adalah tersandungnya partai-partai yang dianggap dipercaya masyarakat, berbalik membawa rasa ketidakpercayaan yang mendalam. Dan mayoritas partai-partai yang berkoalisi dengan lingkaran pemerintahan yang membawa rasa tidak aman bagi rakyat. Lantas kemanakah rakyat harus memberikan apirasinya? Kemanakah rakyat harus menaruh kepercayaan? Dan … kemanakah rakyat harus mengadu keluh-kesahnya?

          Pantaslah, jika rakyat Indonesia di tahun politik 2014 menginginkan calon pemimpin negeri yang mampu menggebrak kebobrokan lingkaran birokrasi. Gurita korupsi yang merajalela telah merontokkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai. Jangan salahkan rakyat jika elektabilitas rakyat terhadap calon pemimpin tidak serta merta mendongkrak elektabilitas partainya. Bahkan, rakyat membutuhkan calon pemimpin yang benar-benar belum pernah berkoalisi dengan lingkaran pemerintahan sebelumnya. Fenomena munculnya sosok Jokowi yang diklaim mampu mendongkrak keterpurukan rakyat dari berbagai masalah bangsa. Keinginan rakyat atas calon pemimpin bangsa dari partai-partai yang belum tersandung dari kasus korupsi juga menyeruak ke permukaan. Munculnya calon pemimpin bangsa seperti Prabowo yang berasal dari partai Gerindra, Yusril Ihza Mahendra dari Partai PBB, Wiranto dari Partai Hanura, H. Rhoma Irama dan Mahfud MD dari Partai PKB layak diapresiasi. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari partai-partai yang belum atau minim dari hingar-bingar korupsi. Namun selanjutnya adalah suara rakyat yang menentukan. “Vox Populi vox dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah kejujuran yang hakiki, asal tidak dipermainkan dengan “politik uang (money politic)”.

          Semua partai hampir sudah melansir atau mendeklarasikan calon pemimpin bangsanya. Dan semua partai sudah mengkampanyekan calonnya yang diklaim mampu membawa perubahan bangsa dan meningkatkan elektabilitas partai di berbagai media. Bahkan ada partai yang menjaring calon pemimpin negeri ini dengan sistem konvensi dan pemilu internal partai. Semuanya demi mencari calon pemimpin bangsa yang mempunyai kapabilitas tinggi dan mampu menggoyang habis kasus korupsi. Namun yang paling menarik adalah di saat Jokowi yang diklaim lembaga survey mempunyai elektabilitas tertinggi, internal partai tidak melakukan akselerasi pencapresannya. Internal partai tidak tergoda dengan elektabilitas tersebut. Segalanya tergantung dari keputusan internal partai dan segalanya tergantung dari “ketok palu” sang Ketua Umum, Megawati. Internal partai pun tidak mau gegabah mendeklarasikan Calon Presidennya untuk 2014. Bagaimana kepercayaan rakyat? Semua tinggal menunggu waktu di tahun politik 2014.

           Di saat rakyat sudah tidak percaya dengan keberadaan partai, tetapi rakyat pun ingin adanya perubahan. Rakyat pun ingin muncul kader calon pemimpin bangsa yang muncul dari partai yang tidak tersandung korupsi. Stigma negatif terhadap partai pun ingin dibuangnya jauh-jauh. Sebab sangat kecil sekali peluangnya, rakyat membutuhkan calon pemimpin yang berasal dari “independen”. Mau tidak mau harus ada partai yang mengusungnya. Itulah sebabnya di tahun politik 2014, semua partai yang ada berlomba-lomba menasbihkan dirinya untuk mendeklarasikan Calon Presidennya yang jauh dari kasus atau kemelut bangsa (baca: korupsi). Semua demi kepercayaan masyarakat terhadap partai. Demi masa depan bangsa melalui aspirasi rakyat. Jadi kapan rakyat Indonesia bisa percaya kepada partai? Show time. Saatnya pertunjukan di mulai. Saatnya “tunjukan nyalimu”, bahwa andalah partai yang bersih dari korupsi. Dan kader andalah yang mampu menjadi pemimpin bangsa dalam membawa kemajuan bangsa. Tinggal pilih rakyatku …. Prabowo, Wiranto, Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, H. Rhoma Irama, Mahfud MD, pemenang Pemilu Raya PKS, Pemenang Konvensi Partai Demokrat atau Jokowi? Internal partailah yang menentukan layak atau tidak seseorang menjadi calon pemimpin negeri ini. Karena sehebat apapun elektabilitas yang dilansir lembaga survey, tapi suka atau tidak suka rakyat pun harus tunduk pada keputusan internal partai. Oleh sebab itu, mampukah partai membawa aspirasi rakyat? Tunggu sampai Pemilu 2014. Segalanya akan terjadi di luar dugaan. Yang jelas partai-partai yang telah membuat coreng-moreng negeri ini dengan darah korupsi akan ditinggal kontituennya. 

 

Location:

Share :