Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

JADI PEJABAT BUKAN UNTUK MENCARI UNTUNG ATAU MEMENTINGKAN KEPENTINGAN PARTAI (GOLONGAN)



JADI PEJABAT BUKAN UNTUK MENCARI UNTUNG ATAU MEMENTINGKAN KEPENTINGAN PARTAI (GOLONGAN)
Oleh Casmudi, S.AP


       Menjadi orang yang sukses dalam lingkaran kekuasaan, baik menjadi kepala daerah atau anggota legislatif baik tingkat pusat (DPR) atau tingkat daerah (DPRD) merupakan idaman setiap orang. Segala usaha dan materi dikerahkan untuk memenangkan pertandingan dalam sebuah acara besar bernama Pemilu. Perlu diketahui, bahwa untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif secara mayoritas melalui partai yang mengusungnya. Meskipun melalui jalur independen juga ada yang memenangkan pemilu. Tetapi gaungnya tidak sehebat yang melalui partai politik.
              Bukan hal yang mustahil, untuk menjadi pejabat tersebut tidaklah mudah. Melalui kampanye yang menguras tenaga, materi yang tidak sedikit, koordinasi tim sukses yang solid dan hal-hal lain yang mampu memenangkan pertandingan politik. Yang menarik adalah kampanye yang dilakukan sebelum menjabat. Berbagai slogan dikerahkan, yang jelas mampu menarik rakyat. Mereka pun berprinsip bahwa mereka mampu merubah keadaan bangsa. Mereka juga berjanji akan menjadi bagian dari bangsa yang bertujuan untuk mementingkan kepentingan bangsa, bukanlah untuk kepentingan golongan atau partai semata. Sungguh indah nian propaganda yang dikeluarkan. Rakyat pun seolah-olah percaya dengan apa yang mereka kampanyekan. Mari kita lihat track record setelah menjadi pejabat atau anggota legislatif.    
               Mencermati pejabat publik atau anggota legislatif yang sudah menjabat sungguh berbeda dengan apa yang mereka kampanyekan sebelum menjabat. Mereka pun tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Tetapi, kenyataannya apa yang mereka lakukan secara mayoritas "hanyalah" untuk kepentingan golongan atau partai mereka semata. Meskipun masih ada pejabat atau anggota legislatif yang jujur memegang amanah. Yang mampu membawa aspirasi rakyat. Terapi prosentasenya sangat kecil sekali. Yang ada adalah kita dipertontonkan para pejabat atau anggota legislatif yang merupakan kader partai, justru lebih mementingkan kepentingan partainya. Kepentingan rakyat dinomorduakan? Tidak usah kaget, jika ada kader partai tertentu yang sudah jelas-jelas menjadi tersangka dalam kasus korupsi atau yang lainnya begitu melenggang santai. Meskipun dengan bukti-bukti yang nyata, kader lain dalam satu partai "mati-matian" membela, menyembunyikan, bahkan menyangkal tuduhan tersebut. Sayangnya rakyat Indonesia bukanlah elemen yang mampu "diapusi (dibodohi)". Rakyat sudah semakin pintar. Makanya kasus-kasus besar atau korupsi yang merugikan rakyat akan melayang di udara. Entah kemana rimbanya? Rakyat merasa didholimi. Rakyat butuh ketegasan, Rakyat butuh kejujuran. Kalau kader partai saling menutupi koleganya/temannya yang tersangkut yang sudah jelas-jelas "busuk", inikah yang namanya kader partai pembawa aspirasi rakyat. Itukah yang namanya pejabat atau anggota legislatif mementingkan kepentingan rakyat atau cuma cari untung atau laba dalam menjalankan misi partainya. Sungguh nista negeri ini, kepentingan rakyat selalu "digadaikan". Rakyat yang memilih, namun akhirnya nasib rakyatlah yang diklaim menjadi alasan untuk memenangkan kepentingan, baik dirinya atau pun partainya. Kepentingan bangsa nanti dulu, yang penting urusan pribadi lancar duluan.
              Kasus korupsi yang menjerat para pejabat atau para anggota legislatif baik di tingkat DPR atau DPRD memberikan contoh nyata, bahwa mereka menjadi birokrat hanya mencari untung. Jika ketahuan misinya, kader partai yang lain akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka akan menutup rapat dan membuat benteng yang kuat. Oleh sebab itu, KPK perlu bernyali besar dan siap mati jika kasus tersebut menjerat para petinggi partai. Beranikah? Sungguh kita sebagai rakyat dibohongi. Mereka yang duduk di jajaran birokrasi, baik kepala daerah atau anggota legislatif berjanji akan mengentaskan kemiskinan bangsa, mencerdaskan bangsa, membuat negara tata tentrem karta raharja. Rakyat terhipnotis, terkesima, terpukau, terpesona atau entah namanya. Yang jelas rakyat seperti terbawa arus gaya bertutur para calon birokrat. Mereka ingin menguasai panggung politik. Mereka ingin menguasai dengan power-nya. Dan yang jelas mereka ingin memanfaatkan kelengahan rakyat untuk merampok hartanya. Semata-mata untuk kantong pribadi atau golongannya. Kalau kenyataannya begini, jangan berharap kepentingan rakyat dinomorsatukan. Saya pribadi pernah membayangkan, seandainya hukuman mati secara tegas seperti negara China diterpakan di Indonesia, berapa ribu koruptor mati bergelimpangan. Rakyat sudah bosan dengan keadaan tersebut. Rakyat ingin perubahan yang lebih baik. Birokrat, anggota legislatif ... jujurlah pada rakyat, penuhi keinginan rakyat, buat rakyat senang. Janganlah mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

*) Salam damai dari rakyat Indonesia dan tegas nyatakan antikorupsi.

Post a Comment for "JADI PEJABAT BUKAN UNTUK MENCARI UNTUNG ATAU MEMENTINGKAN KEPENTINGAN PARTAI (GOLONGAN)"